Berita Gate News, pada 18 Maret, Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) secara bersama-sama merilis dokumen panduan interpretatif yang secara sistematis membagi kerangka regulasi aset kripto. Langkah ini dipandang pasar sebagai pengganti substantif terhadap Undang-Undang Transparansi Pasar Aset Digital (CLARITY Act).
Dokumen tersebut mengusulkan sistem klasifikasi lima jenis token, meliputi komoditas digital, koleksi digital, alat digital, stablecoin, dan sekuritas digital, di mana hanya sekuritas digital yang termasuk dalam pengawasan sekuritas. Aset utama seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan lainnya secara tegas diklasifikasikan sebagai komoditas digital, sehingga mengurangi ketidakpastian regulasi lebih lanjut.
Dalam hal pembagian tanggung jawab regulasi, kerangka kerja baru melanjutkan fokus kontroversial sebelumnya, yaitu CFTC bertanggung jawab atas pasar spot komoditas digital, sementara SEC mengawasi sekuritas digital. Selain itu, panduan ini juga secara jelas menetapkan batasan kepatuhan untuk kegiatan seperti staking, airdrop, dan penambangan, serta memperkenalkan prinsip “tambahan dan pemisahan” yang menyediakan jalur transisi dari sifat sekuritas ke non-sekuritas bagi proyek-proyek.
Perlu dicatat bahwa isi tersebut sangat tumpang tindih dengan CLARITY Act, termasuk logika klasifikasi token dan pembagian kewenangan regulasi. Beberapa pengamat pasar berpendapat bahwa otoritas pengawas telah menyelesaikan sekitar 80% dari aturan tanpa perlu legislasi, sehingga mengurangi urgensi dorongan terhadap undang-undang tersebut. Analisis dari MartyParty dan Ryan Adams, pendiri bersama Bankless, juga menunjukkan bahwa panduan ini sudah mencakup fungsi utama dari undang-undang tersebut.
Namun, dokumen interpretatif ini tetap memiliki keterbatasan. CLARITY Act mencakup pendaftaran platform perdagangan, kerangka kepatuhan broker, dan mekanisme pelaksanaan anti pencucian uang, yang belum termasuk dalam sistem panduan saat ini. Selain itu, panduan ini tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat diubah di masa depan akibat perubahan kebijakan, sedangkan legislasi resmi memiliki kestabilan dan kekuatan yang lebih besar.
Saat ini, Kongres AS masih berdebat mengenai mekanisme penghasilan stablecoin dan isu kunci lainnya, sehingga proses legislasi terkait terus tertunda. Langkah awal dari otoritas pengawas memang mengurangi ketidakpastian industri, tetapi apakah langkah ini dapat menggantikan kerangka hukum secara jangka panjang masih perlu pengamatan lebih lanjut.