Persidangan mengenai mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte akan segera dimulai di depan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Badan peradilan internasional ini akan menggelar sidang pada hari Senin untuk menentukan apakah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap presiden filipina tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan penuh. Sesuai laporan Bloomberg, langkah hukum ini menjadi momen penting dalam penegakan keadilan global. Fokus utama adalah masa kepresidenan Duterte yang ditandai dengan operasi anti-narkoba berskala besar yang menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Putusan yang akan diambil ICC tidak hanya akan berpengaruh pada Duterte atau negara Filipina, melainkan juga akan menjadi precedent penting bagi pertanggungjawaban pemimpin negara di forum internasional. Proses ini menunjukkan komitmen komunitas global terhadap perlindungan hak-hak fundamental dan akuntabilitas para pejabat tinggi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Persidangan mengenai mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte akan segera dimulai di depan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Badan peradilan internasional ini akan menggelar sidang pada hari Senin untuk menentukan apakah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap presiden filipina tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan penuh. Sesuai laporan Bloomberg, langkah hukum ini menjadi momen penting dalam penegakan keadilan global. Fokus utama adalah masa kepresidenan Duterte yang ditandai dengan operasi anti-narkoba berskala besar yang menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Putusan yang akan diambil ICC tidak hanya akan berpengaruh pada Duterte atau negara Filipina, melainkan juga akan menjadi precedent penting bagi pertanggungjawaban pemimpin negara di forum internasional. Proses ini menunjukkan komitmen komunitas global terhadap perlindungan hak-hak fundamental dan akuntabilitas para pejabat tinggi.